Insideborneo.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) dalam komitmennya terkait Progres Pekerjaan listrik desa (Lisdes), Pj Bupati Murung Raya diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kab. Mura, Reyzal Samad didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Mura, Paulus Karya Manginte, memimpin rapat terkait progres Pekerjaan Lisdes (Listrik Desa) bertempat di Aula A Kantor Bupati Mura, Selasa (6/8/2024).
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah setempat, PLN UP2K Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Perusahaan di wilayah Kab.Mura serta stakeholder terkait.
Dalam rapat tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kab. Mura, Reyzal Samad, menjelaskan ”Semoga dengan adanya rapat ini mampu memberi masukan terkait progres pekerjaan listrik desa yang dimana desa-desa belum teraliri listrik, baik apa saja yang menjadi permasalahan dilapangan dan solusi apa kedepannya supaya desa-desa tersebut sudah bisa menikmati aliran listrik”.
Manajer PLN UP2K Provinsi Kalimantan Selatan, Winardi dalam laporannya menjelaskan bahwa saat ini terdapat 49 desa yang non listrik, yang artinya ada 52 % desa di Kabupaten Murung Raya masih banyak desa-desa belum teraliri listrik.
Pihak Manajer PLN UP2K Prov Kalsel, Winardi juga menerangkan tantangan dan rencana tindak lanjut terkait lisdes ada beberapa kendala atau tantangan seperti halnya pembebasan lahan, perambasan pohon dan lain sebagainya.
“Tantangan kami dilapangan adalah seperti pembebasan area atau perambasan pohon sehingga terkendala dalam melakukan penarikan jaringan, lalu penanaman tiang di hauling Adaro perlu dilakukan pendampingan agar tidak merugikan hak orang lain, juga kemanan terkait pencurian aset dan material di lapangan,” tuturnya.
Pihaknya berharap adanya dukungan optimal baik dari pemerintah daerah, lurah, camat serta kepala desa sekaligus masyarakat dan juga pihak perusahaan yang berada di Kabupaten Murung Raya dalam hal pembangunan jaringan panjang, terutama pada tumbuhan produktif milik masyarakat yang dapat menyebabkan kesulitan nantinya dalam pembangunan jaringan listrik. (*)
