Insideborneo.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Asisten II Setda Kabupaten Murung Raya, Yulianus, didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanik) Kabupaten Murung Raya, Reyzal Samad, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, Jayadie Y. Dadi, beserta jajaran terkait, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025.
Rakor berlangsung secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri dari Ruang Sekretaris Daerah, di Kantor Bupati Murung Raya, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh para gubernur, wali kota, serta bupati se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir memaparkan sejumlah program unggulan nasional yang menjadi fokus bersama dalam menekan laju inflasi dan memperkuat daya beli masyarakat.
Beberapa program tersebut antara lain penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Menu Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih yang rencananya akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025, serta program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).
Ia menyebutkan, cakupan PKG di Kalimantan Tengah baru mencapai 88,3 persen. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, SMA Unggul Garuda (SUGAR), dan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
Tomsi meminta pemerintah daerah agar segera menyiapkan minimal tiga lokasi lahan, baik dari aset pemda maupun desa, untuk pembangunan dapur umum MBG yang nantinya akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
Ia juga menekankan perlunya percepatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna mendukung percepatan program perumahan nasional.
Terkait program Koperasi Merah Putih, Tomsi menyampaikan bahwa lebih dari 93 persen daerah telah membentuk koperasi tersebut. Ia berharap seluruh koperasi sudah aktif dan beroperasi saat peluncuran nasional pada Juli mendatang.
“Kita perlu terus memperkuat kerja sama lintas sektor, meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, serta memantau perkembangan harga secara berkelanjutan,” kata dia. (*)
