InsideBorneo.com, Muara Teweh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) memberikan dukungan dan apresiasi penuh terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperkuat pengawasan terhadap Orang Asing, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Lembaga Asing di wilayah tersebut.
Dukungan ini secara spesifik disampaikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Patih Herman AB, terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Pemkab Barito Utara.
Kegiatan koordinasi tersebut merupakan implementasi dari aksi perubahan strategis yang diberi nama
Strategi Keamanan dan Ketertiban Daerah melalui Koordinasi Data Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing (SIAP PUAS Tegas), yang diinisiasi oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Barito Utara, Ervina, S.H.
Menurut Patih Herman AB, langkah yang ditempuh Pemkab Barito Utara melalui Badan Kesbangpol ini adalah upaya yang sangat strategis dan progresif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah (Kamtibda) di tengah laju globalisasi dan mobilitas warga negara asing yang kian meningkat.
“Program SIAP PUAS Tegas ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi oleh legislatif. Pengawasan terhadap seluruh aspek asing, mulai dari individu hingga institusi, harus dilakukan secara terkoordinasi, komprehensif, dan transparan. Hal ini krusial untuk memastikan kehadiran mereka benar-benar memberikan manfaat positif, bukan potensi risiko, bagi daerah kita,” tegas Patih Herman AB usai mengikuti rapat kerja DPRD, Jumat (14/11/2025).
Anggota Dewan dari Komisi terkait ini menegaskan bahwa DPRD Barito Utara berkomitmen penuh untuk mendukung upaya peningkatan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan unsur-unsur vital seperti TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Peningkatan sinergi ini penting guna memperkuat mekanisme deteksi dini dan cegah dini terhadap segala potensi yang dapat mengganggu Kamtibda.
“Kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan regulasi dan dukungan anggaran yang diperlukan. Kunci keberhasilannya adalah pada akurasi, kecepatan, dan aksesibilitas data pengawasan antar instansi yang terlibat,” tambahnya.
Patih Herman AB juga menekankan bahwa keberlanjutan program SIAP PUAS Tegas ini sangat bergantung pada komitmen dan konsistensi seluruh pihak. Ia berharap inovasi ini tidak hanya menjadi sebuah capaian administrasi, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dan terstruktur di lapangan.
“Rapat koordinasi yang telah dilaksanakan harus menjadi titik tolak bagi terwujudnya sistem pengawasan terpadu yang berkelanjutan. Kami meminta agar tindak lanjut dan pelaporan rutin di lapangan harus menjadi fokus utama, tidak hanya berhenti di tingkat forum semata,” pungkasnya.(*)
