InsideBorneo.com, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Namun, F-PKB juga memberikan catatan penting terkait pengelolaan anggaran yang harus efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, juru bicara F-PKB, H Parmana Setiawan, menekankan pentingnya prioritas pada sektor-sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan anggaran,” kata H Parmana.
F-PKB juga mengkhawatirkan bahwa pelaksanaan perubahan APBD yang terlambat dapat menyebabkan kegiatan yang mangkrak karena ketidaktepatan waktu atau perencanaan yang terburu-buru. “Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali program yang diprioritaskan agar tetap realistis,” tegas H Parmana.
F-PKB juga menyoroti adanya pengurangan sebesar Rp1 miliar pada pos Belanja Transfer. F-PKB meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengenai latar belakang pengurangan tersebut serta dampaknya terhadap para penerima manfaat.
F-PKB menyambut baik ajakan untuk melanjutkan pembahasan Raperda secara lebih mendalam dalam forum gabungan komisi DPRD bersama Pemerintah Daerah. “Fraksi PKB siap membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat gabungan bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sesuai jadwal yang telah ditentukan,” kata H Parmana Setiawan.(*)
