InsideBorneo.com, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi, menyampaikan apresiasi mendalam dan komitmen dukungan penuh dari lembaga legislatif terhadap inisiatif Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam membangun sistem kearsipan daerah yang tertib, autentik, dan selaras dengan standar nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan H. Al Hadi sebagai respons atas pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi SDM bidang kearsipan di aula Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Barito Utara pada Selasa (11/11/2025). Acara tersebut dihadiri perwakilan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dra. Prihatni Wuryatmini, M.Hum., yang turut berbagi pengetahuan dan praktik terbaik.
“Kami di DPRD Barito Utara sangat mengapresiasi konsistensi Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan sistem kearsipan yang terstruktur dan terukur. Ini mencerminkan dedikasi kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi profesional,” kata H. Al Hadi pada Rabu (12/11/2025).
Sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Barito Utara, H. Al Hadi menekankan peran strategis penguatan kearsipan dalam meningkatkan efektivitas layanan pemerintahan daerah. Ia memandang arsip tidak hanya sebagai dokumen biasa, melainkan sebagai rekam jejak historis dan bukti sah yang mendukung proses administrasi serta pengambilan kebijakan publik.
“Kearsipan merupakan jantung dari tata kelola pemerintahan. Pengelolaan arsip yang optimal akan menjadi fondasi pertanggungjawaban hukum yang valid, sekaligus menjamin kelangsungan administrasi antar periode kepemimpinan,” tegasnya.
H. Al Hadi juga memuji kebijakan Pemkab Barito Utara yang telah merumuskan empat instrumen utama pengelolaan arsip dinamis, meliputi Peraturan Bupati tentang Tanda Tangan Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip Dinamis beserta Jadwal Retensi Arsip (JRA), pengelolaan arsip aktif dan inaktif, serta klasifikasi keamanan dan akses arsip. Menurutnya, regulasi ini menandakan keseriusan daerah dalam menerapkan standar administrasi nasional.
“Keempat instrumen ini adalah kemajuan signifikan. Dengan fondasi hukum dan panduan yang tegas, arsip pemerintahan dapat dikelola secara aman, efisien, dan mudah diakses sesuai prosedur yang berlaku,” tambahnya.
Selain itu, H. Al Hadi menegaskan kesiapan DPRD Barito Utara untuk mendukung melalui kebijakan legislatif dan alokasi anggaran guna meningkatkan kapabilitas SDM kearsipan. “Kita perlu memastikan bahwa pengelolaan arsip tidak hanya solid secara regulasi, tapi juga dieksekusi oleh aparatur yang berkompeten. Arsip adalah pondasi utama pemerintahan modern yang transparan,” ujarnya.
Ia pun mendorong penguatan kolaborasi antara Pemkab Barito Utara dan ANRI agar tata kelola kearsipan di wilayah ini menjadi model unggulan di Kalimantan Tengah. “Kami harapkan Barito Utara menonjol dalam bidang kearsipan, sehingga semua dokumen pemerintahan tersimpan rapi sebagai warisan berharga bagi generasi selanjutnya,” tutup H. Al Hadi.(*)
