InsideBorneo.com, Puruk Cahu – DPRD Kabupaten Murung Raya menyoroti pentingnya aspek mitigasi risiko hukum dalam pengelolaan anggaran di tingkat pemerintahan paling bawah. Hal ini disampaikan menyusul digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa oleh DPMD Kabupaten Murung Raya pada 12–13 November 2026 di GPU Tira Tangka Balang, Puruk Cahu.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., memberikan apresiasi tinggi atas hadirnya pemateri dari unsur pengawas dan penegak hukum dalam forum tersebut. Instansi yang dilibatkan mencakup Kejaksaan Negeri, BPKP, Inspektorat, Kementerian Dalam Negeri, BKAD, serta Dinas Sosial.
Bagi DPRD Kabupaten Murung Raya, keterlibatan lembaga pengawas dan penegak hukum sejak dini merupakan langkah pencegahan yang efektif. Dengan pemahaman menyeluruh mengenai aspek hukum, administrasi, dan pengawasan, potensi kesalahan prosedur maupun penyimpangan anggaran dapat ditekan mulai dari tahap perencanaan.
“DPRD mendukung penuh kegiatan ini. Melalui Bimtek, perangkat desa dibekali pemahaman regulasi sehingga tidak lagi ragu dalam menjalankan tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” kata Johansyah saat ditemui di sela kegiatan, Kamis (12/11/2026).
Komitmen untuk bekerja sesuai aturan juga tercermin dari antusiasme seluruh aparatur pengelola keuangan desa se-Kabupaten Murung Raya yang hadir. Sekretaris Desa Batu Makap, Muhammad Rifa’i, mengakui bahwa penjelasan para narasumber membuat para perangkat desa lebih percaya diri dan tidak sekadar mengejar sertifikat kelulusan pelatihan.
Ke depan, DPRD Kabupaten Murung Raya melalui Komisi II akan terus memantau penerapan hasil Bimtek tanggal 12–13 November 2026 ini di masing-masing desa. Johansyah menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan adalah harga mati demi melindungi aparatur desa dari jerat persoalan hukum di kemudian hari.(*)











