Insideborneo.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar kegiatan “Temu Investor Kabupaten Murung Raya”, bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Sabtu (1/2/2025).
Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Mura, Hermon, Ketua DPRD Mura, Rumiadi, Wakil Ketua I DPRD Mura, Dina Maulidah, Wakil Ketua II DPRD Mura, Likon, sejumlah Anggota DPRD Mura, Pj Sekda Mura, Rudie Roy, Pihak Perusahaan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Pemkab Mura, sejumlah Camat dan tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya Kepala Bapperida Kab.Mura, Ferry Hardi menyampaikan kegiatan Temu Investor salah satunya untuk menciptakan iklim usaha yang baik untuk menarik investasi.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha regional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian regional serta mempercepat peningkatan penanaman modal di Kabupaten Murung Raya,” tuturnya.
Sementara, Pj Bupati Mura, Hermon dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Temu Investor sebagai salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemegang izin pertambangan, izin kehutanan dan izin perkebunan dengan Pemkab Mura untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya selaku Pj Bupati Mura sangat menyambut baik dan dengan tangan terbuka juga memberikan peluang seluas-luasnya untuk berinvestasi di Kabupaten Murung Raya. Harapan kita agar para investor yang menanamkan modalnya untuk selalu mejaga komunikasi intens secara konprehensif baik ditingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun semua lapisan masyarakat,” kata Hermon.
Hermon juga menekankan agar semua pihak menjaga sinergisitas sehingga kondusifitas dalam dunia investasi di Kabupaten Murung Raya bisa terjaga dengan baik yang akhirnya dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dengan membuka peluang kerja dan titik pertumbuhan ekonomi baru.
Diakhir acara dilakukan penadatanganan MoU dari Pemerintah dengan pihak investor serta pemberian apresiasi dari Pemkab Mura kepada PT Adaro Minerals Indonesia atas pengelolaan lingkungan pertambangan. (*)
