InsideBorneo.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus mematangkan kesiapan logistik untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini dibahas secara mendalam dalam sosialisasi pedoman teknis tata kelola program makan bergizi gratis yang digelar Badan Gizi Nasional pada Selasa (7/4/2026).
Asisten III Setda Kab. Mura, Andri Raya, menekankan bahwa kondisi geografis Murung Raya yang luas menuntut manajemen logistik yang tangguh. Pemkab berupaya memastikan bahwa dapur-dapur gizi di wilayah terpencil tidak akan terhenti produksinya hanya karena hambatan distribusi bahan baku.
Rapat tersebut memberikan wawasan baru bagi jajaran Pemkab Mura mengenai ketahanan operasional dapur SPPG. Sesuai arahan pusat, pembangunan fasilitas gizi di daerah terpencil harus dirancang sedemikian rupa agar tetap berfungsi optimal dalam menghadapi dinamika cuaca di Kalimantan.
Andri Raya, dalam laporannya, menyebutkan bahwa sosialisasi Juknis di Jakarta ini adalah langkah antisipatif untuk mencegah kegagalan program di lapangan. Pemkab ingin menjamin bahwa layanan makanan bergizi bagi anak sekolah dan ibu hamil tidak terputus di tengah jalan.
Pemerintah Daerah juga akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait. Fokusnya adalah pada pemetaan lokasi strategis untuk penempatan SPPG agar daya jangkau pelayanan gizi di Kabupaten Murung Raya dapat lebih maksimal.
Kegiatan yang ditutup langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana ini memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal. Pemkab Mura berkomitmen menjadi salah satu daerah pionir dalam keberhasilan program MBG di wilayah terpencil di Indonesia.(*)
