InsideBorneo.com, Puruk Cahu – Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., memperingatkan bahaya kekeliruan data dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Data yang direkayasa atau tidak presisi dinilai memicu kegagalan perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan Johansyah dalam siaran persnya di Puruk Cahu, Selasa (2/6/2026). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan bahwa ketepatan angka dan informasi bisnis merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar.
“Risiko terbesar dari ketidakakuratan data adalah lahirnya kebijakan yang salah sasaran. Anggaran daerah berpotensi terbuang untuk program-program yang tidak efektif dan tidak dibutuhkan warga,” tegas Johansyah.
Menurut legislator senior ini, Sensus Ekonomi 2026 merupakan instrumen penting untuk memotret peta kekuatan industri, perdagangan, hingga sektor jasa di Murung Raya. Tanpa gambaran yang riil, pemulihan dan pemandirian ekonomi daerah sulit diakselerasi.
Johansyah lantas meminta petugas lapangan bekerja secara profesional dan humanis. Di sisi lain, masyarakat diminta menyambut kedatangan petugas dengan memberikan informasi yang akuntabel demi kepentingan bersama.
Sebagai pimpinan Komisi II yang membidangi perekonomian dan keuangan, Johansyah memastikan DPRD akan memantau ketat tahapan ini. Keakuratan basis data nasional di tingkat daerah menjadi fondasi utama bagi evaluasi kinerja pembangunan ke depan.(*)
