InsideBorneo.com, Puruk Cahu – Kondisi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan di Murung Raya memicu reaksi keras dari anggota Komisi I DPRD, Imanudin. Pada Jumat (29/5/2026), ia mengkritik keras penumpukan petugas medis di wilayah perkotaan yang menyebabkan pos kesehatan pedalaman mengalami kekosongan personel.
Imanudin mengungkapkan bahwa persoalan kekosongan Pustu dan Posyandu di daerah terpencil selalu menjadi keluhan utama warga yang diterima oleh dewan. Menurutnya, manajemen penempatan staf saat ini sangat lemah sehingga pelayanan publik sering kali lumpuh total, terutama menjelang hari raya.
Wakil rakyat ini menggarisbawahi bahwa keselamatan dan hak sehat warga pelosok tidak boleh dipertaruhkan akibat salah urus birokrasi. Ia meminta eksekutif bertindak cepat untuk merombak pemetaan personel medis agar tidak ada lagi desa yang terisolasi dari layanan kesehatan basic.
Sebagai jalan keluar, Imanudin mendorong penerapan kuota minimal tiga perawat atau bidan untuk setiap pos pelayanan di daerah terisolasi. Formula ini dinilainya realistis agar fasilitas kesehatan tetap beroperasi melalui sistem rotasi piket yang fleksibel.
Langkah ini juga dipandang Imanudin sebagai upaya menegakkan prinsip Lima Rangkap Barisan yang menuntut pemerataan serta kualitas tata kelola kesehatan daerah. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada hadirnya nakes secara fisik di garda depan.
Oleh sebab itu, Imanudin mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta pemindahan personel dari kota ke pedalaman. Ia berjanji akan mengawal proses reformasi redistribusi ini hingga seluruh Pustu di wilayah terluar berfungsi optimal.(*)
