InsideBorneo.com, Muara Teweh – Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menegaskan komitmen legislatif dalam mendukung penuh upaya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi ini dinilai krusial untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Penegasan ini disampaikan Hj. Mery Rukaini saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi TJSLP serta Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rabu (12/11/2025) di Gedung Balai Antang Muara Teweh.
Rakor yang dibuka oleh Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan perusahaan tambang, perkebunan, dan perbankan yang beroperasi di wilayah Barito Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi dengan dunia usaha melalui forum rakor ini.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah Bupati dalam menyinergikan program CSR perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selama ini, banyak potensi yang belum tergarap optimal karena kurangnya koordinasi. Rakor seperti ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi antara pemerintah dan dunia usaha,” ujar Hj. Mery Rukaini.
Hj. Mery Rukaini menekankan bahwa sinkronisasi CSR harus difokuskan pada program-program strategis yang berdampak nyata, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan CSR tidak hanya bersifat seremonial, melainkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Barito Utara.
“Kami berharap perusahaan tidak hanya menjalankan CSR sebagai kewajiban formal, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari komitmen sosial yang berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, CSR bisa menjadi kekuatan besar dalam menggerakkan ekonomi rakyat dan mendukung pembangunan daerah,” tambahnya.
Selain sinergi CSR, Ketua DPRD juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kepatuhan perusahaan dalam membayar pajak daerah, retribusi, dan kewajiban lainnya sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama di tengah kondisi penurunan dana transfer dari pusat.
“Optimalisasi PAD penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, apalagi di tengah kondisi penurunan dana transfer pusat. Kami mendorong agar seluruh perusahaan mematuhi ketentuan pajak daerah, seperti pajak alat berat, pajak air permukaan, dan kewajiban lainnya,” tegasnya.
Hj. Mery Rukaini menegaskan kesiapan DPRD untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dan penerimaan PAD, guna memastikan keduanya berjalan efektif dan transparan.
“Kami di DPRD akan terus mengawal dan memastikan agar pelaksanaan CSR dan pengelolaan PAD berjalan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Ketua DPRD Barito Utara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi nyata antara pemerintah, DPRD, dan dunia usaha dalam mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Utara secara berkelanjutan.(*)
