InsideBorneo.com, Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menyampaikan pandangan umum fraksi yang penuh apresiasi terhadap Pidato Pengantar Bupati Barito Utara mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Apresiasi mendalam ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi, Wardathun Nur Jamilah, dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas Raperda APBD 2026 pada Jumat pekan lalu di Gedung DPRD setempat.
Sikap Kepemimpinan yang Terukur
Dalam penyampaian pandangan fraksi, Wardathun Nur Jamilah menegaskan bahwa Pidato Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Daerah dinilai melampaui sekadar paparan teknis anggaran. Menurutnya, pidato tersebut mencerminkan sikap kepemimpinan yang jernih, terukur, dan penuh kearifan dalam memajukan pembangunan daerah.
“Fraksi kami menghaturkan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Barito Utara atas penyampaian Pidato Pengantar RAPERDA APBD yang begitu jelas, seimbang, dan menunjukkan komitmen kuat untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini,” tegasnya, saat dikonfirmasi Selasa, (2/11/2025) di Muara Teweh.
F-AR memandang dokumen Raperda APBD 2026 ini bukan hanya sebatas kumpulan angka-angka, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk menyelaraskan realitas fiskal dengan agenda pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Anggota DPRD dari F-AR ini juga secara khusus menyoroti dan mengapresiasi gaya kepemimpinan Bupati yang dinilai humanis, mengedepankan musyawarah mufakat, serta bijak dalam menyeimbangkan prinsip kehati-hatian fiskal dengan keberanian mengambil keputusan strategis yang pro-rakyat.
“Pidato tadi bukan hanya penjelasan anggaran, tetapi sebuah pesan kepemimpinan, sebuah seruan untuk membangun harapan dan memastikan bahwa bara api pembangunan di Barito Utara akan terus menyala melalui dedikasi pemimpin daerah,” tandas Wardathun.
Terkait dengan substansi APBD 2026, Fraksi Aspirasi Rakyat menyatakan bahwa pihaknya turut mencermati dinamika kebijakan fiskal nasional, termasuk arahan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai peningkatan kualitas belanja produktif, optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta penguatan akuntabilitas dan pengendalian fiskal.
“Kami melihat Pemerintah Daerah telah menunjukkan kesungguhan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun kondisi ekonomi nasional masih penuh tantangan,” tambah Wardathun.
Sebagai penutup pandangan umum, Fraksi Aspirasi Rakyat berharap bahwa proses pembahasan Raperda APBD 2026 yang akan dilanjutkan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dapat berjalan konstruktif dan menghasilkan kebijakan fiskal yang semakin aspiratif dan berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat Barito Utara.(*)
