InsideBorneo.com, Puruk Cahu – Aroma penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Murung Raya mendapat sorotan tajam dari pihak parlemen. Anggota DPRD Murung Raya, Imanudin, S.Pd.I., mencium adanya ketidakberesan dalam sistem distribusi di lapangan pada Jumat (08/05/2026).
Imanudin meminta pemerintah daerah, DPRD, penyalur BBM, dan aparat penegak hukum berada dalam satu barisan yang solid. Semua unsur ini harus bergerak bersama untuk memetakan titik-titik rawan kelangkaan di seluruh wilayah.
Tujuan utama dari pemetaan ini, tegas Imanudin, adalah untuk menutup rapat-rapat celah penyimpangan distribusi BBM yang kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Tindakan hukum yang tegas harus diambil tanpa pandang bulu.
Ia mengingatkan bahwa kuota BBM subsidi yang bersumber dari uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Penyelewengan ke sektor industri atau mafia migas lokal harus segera dihentikan.
Persoalan ini dinilainya sudah sangat meresahkan karena memicu kelangkaan di mana-mana, sementara BBM eceran justru dijual mahal di luar SPBU. Kondisi ini menunjukkan adanya mata rantai distribusi yang tidak sehat.
Melalui fungsi pengawasan yang melekat pada institusi DPRD, Imanudin berjanji akan terus mengawal jalannya penegakan aturan distribusi ini. Ia tidak ingin hak mobilitas warga Murung Raya tersandera oleh kepentingan segelintir pemburu keuntungan.(*)
