InsideBorneo.com, Puruk Cahu – Ketua Fraksi PDIP DPRD Murung Raya, Bebie, meminta pemerintah kabupaten untuk lebih proaktif dalam memperjuangkan ketersediaan energi. Ia menyarankan penguatan koordinasi dengan Badan Pengawas Hulu Migas (BPH Migas) guna menjamin pasokan daerah.
Pada Jumat (8/5/2026), Bebie menjelaskan bahwa data kebutuhan riil masyarakat harus menjadi dasar pengajuan kuota. Selama ini, kelangkaan sering terjadi diduga karena adanya ketidaksesuaian antara kuota yang diberikan dengan konsumsi nyata di lapangan.
Selain BPH Migas, koordinasi dengan Himpunan Swasta Pengusaha Migas (Hiswana Migas) juga dianggap krusial. Peran swasta dalam pendistribusian harus diawasi agar tetap sejalan dengan visi pelayanan publik yang diemban oleh pemerintah.
DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan detail mengenai titik-titik rawan kelangkaan. Dengan peta jalan yang jelas, pengajuan penambahan kuota akan memiliki argumen yang kuat dan didukung oleh data akurat.
Langkah diplomasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian stok BBM untuk jangka menengah dan panjang. Bebie tidak ingin masyarakat Murung Raya terus dihantui kekhawatiran akan habisnya stok bahan bakar di tengah aktivitas harian mereka.
Komisi II DPRD akan terus mengawal proses ini hingga ada jawaban pasti mengenai penambahan suplai. Baginya, kedaulatan energi di tingkat lokal adalah kunci untuk menggerakkan roda perekonomian daerah yang lebih stabil.(*)
