InsideBorneo.com, Puruk Cahu – Masalah ketimpangan fasilitas dan tenaga pendidik di pedesaan menjadi sorotan tajam tim Dapil II DPRD Murung Raya yang beranggotakan Rumiadi, Dina Maulidah, Tuti Marheni, Bebie, Barlin, Susilo, Mariyanto, Liangsoi, dan Kabik Amaz Jasikha. Hal ini merupakan rangkuman kegiatan reses periode 30 Juni sampai 5 Juli 2026.
Juru Bicara Dapil II, Bebie, menjabarkan temuan sektor pendidikan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Mura di Puruk Cahu, Senin, 13 Juli 2026. Fokus perhatian dewan tertuju pada kondisi proses belajar mengajar di Desa Kolam, Kecamatan Tanah Siang.
Bebie membeberkan bahwa gedung kantor SDN Desa Kolam mengalami penundaan pembangunan, di mana fisik bangunan baru berdiri sebatas atap, lantai, dan pintu. Dampaknya, para murid dari kelas 1 hingga kelas 6 terpaksa harus berdesakan menggunakan tiga ruang kelas secara bergantian.
Bebie mengklarifikasi bahwa kondisi fisik sekolah tersebut bukanlah proyek mangkrak, melainkan ketersediaan anggaran tahun sebelumnya yang terbatas. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lanjutan agar proses belajar anak-anak dapat kembali optimal.
Tak berhenti pada fisik bangunan, Bebie mengungkap kelangkaan guru yang parah di SMP Desa Kolam. Sekolah jenjang menengah tersebut dilaporkan hanya memiliki tiga orang tenaga pengajar, yang mana salah satunya merangkap tugas sebagai Kepala Sekolah.
“Ini bukan proyek mangkrak tapi dananya hanya cukup sampai di situ. Kebutuhan ruang kelas dan penambahan guru di SMP Desa Kolam ini sangat urgen menurut kami agar pelayanan pendidikan berjalan efektif,” lugas Bebie pada rapat paripurna, Senin (13/7/2026).(*)
