InsideBorneo.com, Puruk Cahu – Keseimbangan alokasi anggaran pembangunan menjadi fokus utama yang disuarakan oleh Ketua Komisi I DPRD Murung Raya, H. Rejekinoor, S.Sos. Saat memberikan keterangan resmi pada Senin, 18 Mei 2026, ia meminta pemerintah daerah untuk merenungkan kembali arah kebijakan pembangunan daerah agar tidak timpang.
Rejekinoor melihat terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara kemajuan fasilitas di pusat kabupaten dengan sarana publik yang ada di desa-desa. Hal ini dinilainya berpotensi memperlebar jurang pemisah perekonomian dan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Murung Raya.
Ia menguraikan bahwa masyarakat pedalaman kerap menghadapi tantangan berat akibat buruknya akses transportasi serta belum maksimalnya jangkauan listrik. Kondisi demikian dinilai memperlambat mobilitas serta meningkatkan beban biaya hidup warga desa.
Sebagai pimpinan Komisi I DPRD, H. Rejekinoor, S.Sos. mendorong agar perencanaan anggaran pembangunan lebih diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat bawah, khususnya infrastruktur jalan, jembatan, dan kelistrikan.
“Pemerintah wajib mengedepankan pelayanan sosial lewat pembangunan yang menyebar rata. Masyarakat yang tinggal di pelosok juga punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang memadai. Jangan sampai ada wilayah yang tertinggal hanya karena lokasinya jauh dari pusat kabupaten,” tegasnya secara berulang.
Ia optimis, jika penganggaran dilakukan secara adil dan terarah, kesenjangan antara kota dan desa dapat terkikis. Langkah strategis ini diharapkan menjadi pijakan utama untuk menciptakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga Murung Raya.(*)
