Insideborneo.com, Puruk Cahu – Pengembangan dan pembangunan suatu daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pihak swasta.
Dukungan tersebut sangat diharapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, lapangan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan oleh Penjabat (Pj) Bupati Murung Raya (Mura), Hermon, dalam kegiatan “Temu Investor Kabupaten Murung Raya” yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).
“Dukungan pembangunan harus mencakup program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai pembangunan yang baik, perusahaan juga perlu menerapkan good mining practices, good forestry practices, dan good plantation practices. Selain itu, perusahaan di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merencanakan pembangunan dengan baik,” jelas Hermon.
Dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, terdapat delapan poin dasar yang perlu diperhatikan, antara lain: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, pendapatan riil dan pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial dan budaya, pengelolaan lingkungan, serta kelembagaan.
“Saya menekankan beberapa poin penting tersebut agar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan selaras dan sinergis dengan program-program yang tertuang dalam prioritas pembangunan Kabupaten Murung Raya. Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera,”imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa temu investor ini sangat penting sebagai ajang silaturahmi, serta untuk memperkuat sinergitas, kolaborasi, dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan pihak perusahaan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan yang berinvestasi di daerah tersebut. Melalui acara temu investor ini, diharapkan akan terjalin kesepakatan yang baik dan pemahaman bersama, yang akan dituangkan dalam bentuk MoU. (*)
