InsideBorneo.com, Muara Teweh – Komitmen DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) untuk menghasilkan produk hukum yang berpihak kepada rakyat miskin dan generasi muda terwujud nyata. Senin (20/10/2025), dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II Tahun 2025, tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diinisiasi oleh dewan telah mencapai tahap akhir persetujuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Ketiga inisiatif tersebut, yakni Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Kepemudaan, dan Penyelenggaraan Penghargaan Pendidikan, akan segera ditetapkan menjadi Perda.
Inisiatif Raperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin menjadi sorotan utama yang menunjukkan keberpihakan dewan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barut menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini didasarkan pada laporan dan aspirasi masyarakat tentang kesulitan akses keadilan.
“Kami tidak ingin ada lagi warga miskin yang hak-haknya terabaikan di mata hukum. Raperda ini adalah kartu sakti dari DPRD untuk menjamin akses keadilan yang merata,” ujar Ketua Bapemperda.
Selain aspek hukum, DPRD Barut juga menunjukkan fokusnya pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dua Raperda lainnya, Kepemudaan dan Penghargaan Pendidikan, dipandang sebagai instrumen vital. Anggota Komisi yang membidangi Pendidikan menegaskan bahwa Raperda Penghargaan Pendidikan berfungsi ganda: sebagai stimulus bagi peserta didik berprestasi dan sebagai jaring pengaman bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Perda ini adalah janji DPRD untuk memastikan bahwa keterbatasan biaya tidak akan pernah menghalangi anak berprestasi Barito Utara untuk melanjutkan pendidikan. Bersamaan dengan Raperda Kepemudaan, kita sedang berinvestasi dalam menciptakan subjek pembangunan yang cerdas dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Seluruh anggota dewan berharap ketiga Perda yang akan lahir dari inisiatif mereka ini dapat menjadi katalisator bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi yang telah terjalin baik dengan pihak eksekutif.(*)
