InsideBorneo.com, Muara Teweh — Sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, pada Selasa (21/10/2025). Kunjungan ini menjadi ajang pertukaran informasi dan pengalaman dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.
Rombongan DPRD HSU dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HSU, Mawardi, dan didampingi oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD HSU, Junaidi. Tujuan utama kunker ini adalah mengkaji strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Bapemperda DPRD HSU, Junaidi, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan emas untuk bertukar pengalaman legislatif.
“Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk bertukar informasi dan pengalaman legislatif, khususnya dalam penyusunan kebijakan anggaran, pengawasan keuangan, dan sinkronisasi program pembangunan dengan visi misi kepala daerah,” ujar Junaidi.
Ia menambahkan bahwa Barito Utara dipilih karena dinilai sukses dalam menetapkan skala prioritas pembangunan meski mengalami pemangkasan anggaran.
Wakil Ketua DPRD HSU, Mawardi, menyampaikan bahwa daerahnya mengalami penurunan dana transfer yang signifikan, dari Rp1,160 triliun menjadi Rp877 miliar, yang menuntut adanya rasionalisasi anggaran dan penentuan ulang prioritas.
Menanggapi kunjungan yang berlangsung hangat tersebut, Plt Sekretaris DPRD Barito Utara, Sudiono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DPRD HSU.
“Kami sangat terbuka untuk berbagi informasi dan pengalaman. Apa yang kami lakukan di Barito Utara adalah upaya bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyikapi keterbatasan fiskal. Sinergi itu penting, agar program yang direncanakan tetap menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutur Sudiono.
Pertemuan ini ditutup dengan penyerahan cendera mata dan sesi foto bersama, yang melambangkan penguatan kerja sama dan sinergi antara dua lembaga legislatif di Kalimantan. DPRD HSU berharap hasil kunker ini dapat menjadi referensi adaptif dalam menyusun kebijakan anggaran yang realistis dan pro-rakyat.(*)
